DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Denny Indrayana menyatakan, dirinya tak hanya akan menggunakan instrumen hukum nasional akan tetapi juga internasional dalam menghadapi proses penyidikan di Bareskrim Polri.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kasus dugaan penyebaran hoaks yang diduga dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana sudah naik ke tahap penyidikan. Denny dilaporkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., kembali membuat sebuah surat terbuka kepada publik Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bersuara setelah dirinya dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Bareskrim Polri, imbas dari pernyataannya yang menyampaikan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem Pemilu.

Dalam keterangan rilis yang diunggah melalui akun Twitter-nya @dennyindrayana, Ahad (4/6/2023), Denny menyampaikan akan menghadapi proses hukum yang berjalan atas dirinya tersebut, dengan catatan proses ini tidak disalahgunakan untuk pembungkaman terhadapnya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta bantuan Ketum PDIP itu untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Menurutnya, isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, berisiko menjadi wacana politik yang berkelanjutan dan berujung pada penundaan pemilu. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, advokat Denny Indrayana (DI) tidak bisa dijerat dengan pasal pidana soal dugaan pembocoran dokumen negara. Menurut dia, Denny hanya mengemukakan pendapatnya sebagai ahli terkait isu penetapan sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digugat kader PDIP terkait Pemilu 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara terkemuka, Prof Denny Indrayana, menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beredar belakangan ini. 

Rumor tersebut menyebutkan bahwa MK akan mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Dalam klarifikasinya, Denny menegaskan bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor terkait putusan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Majelis hakim belum mengetuk palu, memutuskan sebuah perkara. Namun negeri ini sudah dibuat gaduh, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah viral. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.

Fajar enggan mengonfirmasi pernyataan Denny yang menyebut MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. 

 Hal tersebut diungkap oleh Denny melalui akun sosial media Instagram pribadinya @dennyindrayana99 pada Minggu, 28 Mei 2023. Denny juga mengaku mendapat sumber informasi dari orang terpercaya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Fauza Andriyadi, menyikapi beredarnya tulisan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana tentang 10 skenario Presiden Joko Widodo memenangkan Pemilu Presiden 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anies Baswedan mantan gubernur DKI Jakarta, akhirnya buka suara terkait tudingan masih memiliki utang sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies tegaskan bahwa uang yang disebut utang itu bukan milik Sandi. 

DIALEKSIS.CPM | Jakarta - Ketua Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan KIB yang dibentuk oleh tiga relawan Anies lebih memiliki kejelasan daripada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Idrayana akhirnya menyatakan dirinya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.